PEDOMAN BUDIDAYA ITIK PEDAGING YANG BAIK,Peraturan mentri peternakan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN Penulis : Data dan Pelaporan Ditjennak

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR :36/Permentan/OT.140/3/2007 TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA ITIK PEDAGING YANG BAIK (GOOD FARMING PRACTICE) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. bahwa pemberian pelayanan, pelaksanaan pembinaaan dan pengembangan peternakan itik pedaging telah menjadi kewenangan kabupaten/kota; b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Pedoman Budidaya Itik Pedaging Yang Baik (Good Farming Practice) dengan Peraturan Menteri Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

PEDOMAN BUDIDAYA ITIK PEDAGING YANG BAIK,Peraturan mentri peternakan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN Penulis : Data dan Pelaporan Ditjennak

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR :36/Permentan/OT.140/3/2007 TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA ITIK PEDAGING YANG BAIK (GOOD FARMING PRACTICE) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. bahwa pemberian pelayanan, pelaksanaan pembinaaan dan pengembangan peternakan itik pedaging telah menjadi kewenangan kabupaten/kota; b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Pedoman Budidaya Itik Pedaging Yang Baik (Good Farming Practice) dengan Peraturan Menteri Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

PEDOMAN BUDIDAYA ITIK PEDAGING YANG BAIK,Peraturan mentri peternakan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN Penulis : Data dan Pelaporan Ditjennak

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR :36/Permentan/OT.140/3/2007 TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA ITIK PEDAGING YANG BAIK (GOOD FARMING PRACTICE) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. bahwa pemberian pelayanan, pelaksanaan pembinaaan dan pengembangan peternakan itik pedaging telah menjadi kewenangan kabupaten/kota; b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Pedoman Budidaya Itik Pedaging Yang Baik (Good Farming Practice) dengan Peraturan Menteri Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

PEDOMAN BUDIDAYA ITIK PEDAGING YANG BAIK,Peraturan mentri peternakan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN Penulis : Data dan Pelaporan Ditjennak

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR :36/Permentan/OT.140/3/2007 TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA ITIK PEDAGING YANG BAIK (GOOD FARMING PRACTICE) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. bahwa pemberian pelayanan, pelaksanaan pembinaaan dan pengembangan peternakan itik pedaging telah menjadi kewenangan kabupaten/kota; b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Pedoman Budidaya Itik Pedaging Yang Baik (Good Farming Practice) dengan Peraturan Menteri Pertanian;